Jacob Ereste : Kegaduhan Politik Yang Selalu Meregang dan Menegang Akan Merusak Peradaban Masa Depan Indonesia

Jacob Ereste :
Kegaduhan Politik Yang Selalu Meregang dan Menegang Akan Merusak Peradaban Masa Depan Indonesia


Iklim politik di Indonesia yang semakin memanas -- justru bukan karena api sedang membakar sisa hutan di Sumatra dan Kalimantan -- percakapan terus terbungkam oleh budaya koalisi besar yang harus dijaga bersama, lalu jabatan yang terus diharap setelah reshuffle kabinet yang bermuara pada pembagian keluasan seperti tanah bengkok di kelurahan, lalu bagaimana bisa segera menjadi kaya raya, tidak dengan cara korupsi yang akan segera diperberat sanksi dan hukuman serta aset yang disita.

Janji pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor pada akhir tahun 2026 sekedar menunda keputusan untuk menemukan formula terbaik yang bisa lebih menguntungkan. Setidaknya, RUU yang diulur-ulur itu lebih terkesan untuk mengatasi tanggung jawab hukum, moral dan kredibilitas yang sudah anjlok, karena anggota dewan di parlemen itu sudah tidak lagi bisa dipercaya mewakili rakyat. itulah ekspresi dari pintu gerbang gedung milik rakyat itu ditutup rapat tidak bisa dimasuki oleh rakyat.

Teriakan keras agar DPR dan MPR RI dibubarkan tidak hanya sekali dua disuarakan oleh rakyat. Karena anggota dewan yabg merasa lebih terhormat ini realitasnya mewakili suara partai -- suara dari aoa yang dikehendaki oleh penguasa partai -- yang kini menjadi dinasti dengan Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina maupun Ketua Dewan Pengarah berasal dari induk semang pemilik saham mayoritas atau juragan dari partai politik yang ada di Indonesia. .

Simak saja sejarah sejak awal partai politik mulai go publik -- tata kelola partai politik sama dan sebangun dengan struktur turun menurun lingkaran dalam kekuasaan partai tersebut seperti tidak pernah bisa diestafetkan kepada generasi berikutnya hingga mengakibatkan cukup ramai kader yang melompat ke luar pagar. Dan budaya serupa ini tak pernah dianggap pamali, atau dijadikan sinyal untuk koreksi bagi para pengelola partai. Dan nyaris semua partai politik di Indonesia tidak memiliki balai pelatihan politik, atau semacam sanggar pencetak pemain yang tangguh dan elegan serta patuh pada tatanan etika, moral dan akhlak politik berorganisasi, karena yang ada semacam arena terbuka untuk melakukan pertarungan bebas seperti UFC (Unlimited Fighting Champion) untuk mengibarkan keunggulan pribadi agar memiliki nilai tawar mewakili partai politik tanpa perlu keselarasan pakem ideologi yang patut menjadi trade mark partai.

Akibat dari terbukanya peluang bagi pemagangan politik dari partai politik yang cukup dominan disamperin oleh akademisi dari Fakultas Ilmu Politik, nilai-nilai ideologis yang harus dan layak dikedepankan dalam partai politik, boleh disesuaikan kemudian -- itu pun kalau berminat serta memiliki kesempatan. Jika tidak, maka nilai-nilai ideologis yang lebih bersifat filosofis itu bisa dan biasa dilakukan seadanya saja. Karena memang yang lebih diutamakan dalam berpartai di Indonesia adalah kemampuan menjajakan partai untuk memperoleh pendukung fanatis, meski esensinya berbeda secara ideologis maupun missi dan visi untuk menata kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih sejahtera dalam arti lahir maupun batin.

Bahkan untuk komitmen, integritas dan kapabilitas begitu longgar untuk dinomor duakan, dibanding loyalitas dan kepatuhan untuk dapat menyenangkan elite parta. Atas dasar inilah Dolly Yatim almarhum semasa hidupnya sangat ngotot melakukan penyadaran dengan mengkampanyekan "Gerakan Rakyat Tanpa Partai". Sebab baginya, partai politik di Indonesia justru tidak mencerdaskan kehidupan rakyat, sebab partai hanya mengajak untuk merebut kekuasaan dengan cara yang terkesan demokratis dan legal secara hukum, meski a-budaya yang merusak peradaban manusia untuk membangun masa depan yang harmoni dan damai. Setidaknya, begitulah kegaduhan yang senantiasa berasal dari titik sentrum politik di Indonesia yang nyaris tiada jeda dan mereda.

Jadi jelas, kegaduhan politik yang selalu meregang dan menegang di Indonesia akan merusak Peradaban Masa Depan. Sebab tak ada pembelajaran yang bisa diperoleh, kecuali hanya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.



Banten, 28 Agustus 2026